Toyota dan Agrinas Bahas Pembelian Pikap, Tidak Ada Kesepakatan
Pengadaan kendaraan niaga dalam jumlah besar oleh PT Agrinas Pangan Nusantara sempat menjadi topik perbincangan antara perusahaan tersebut dengan berbagai produsen otomotif di Indonesia. Salah satu yang terlibat adalah PT Toyota Astra Motor (TAM). Namun, pembicaraan tersebut tidak berkembang lebih jauh hingga mencapai kesepakatan kerja sama.
Direktur Marketing TAM, Jap Ernando Demily, menjelaskan bahwa Toyota memang pernah diajak berdiskusi mengenai kebutuhan kendaraan untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program ini membutuhkan sekitar 105.000 unit kendaraan operasional berupa pikap dan truk ringan untuk mendukung distribusi hasil pertanian nasional.
“Memang benar kami dari Toyota sempat diajak berdiskusi dengan rekan-rekan dari Agrinas mengenai rencana kebutuhan pengadaan pikap dan light truck. Sayangnya tidak terjadi kesepakatan,” ujar Ernando di acara Toyota di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Menurut Ernando, pembahasan antara kedua pihak tidak mencapai titik temu terutama terkait spesifikasi kendaraan yang diminta serta aspek harga yang ditawarkan. “Kenapa keputusannya kita tidak bisa penuhi, salah satunya jenis kendaraan dan harga. Itu kita tidak ketemu,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa struktur harga kendaraan di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang membuat negosiasi berjalan alot. Harga kendaraan yang dijual di pasar domestik sudah mencakup berbagai komponen biaya tambahan. Ernando mencontohkan banderol Toyota Hilux Double Cabin yang dipasarkan dengan harga on the road sekitar Rp 456 juta. “Di dalam harga on the road itu ada banyak komponen, mulai dari harga kendaraan, pajak barang mewah, bea balik nama, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Selain itu, kendaraan pikap berpenggerak empat roda atau 4x4 juga masih dikenakan pajak relatif tinggi di Indonesia. Hal ini karena dalam regulasi kendaraan tersebut masih dikategorikan sebagai kendaraan yang berpotensi digunakan untuk kebutuhan pribadi. “Kalau kita lihat di lapangan lebih banyak digunakan untuk alat kerja. Itu juga salah satu alasan kenapa secara struktur akhirnya tidak bisa terjadi kesesuaian,” kata Ernando.
Di sisi lain, Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Nandi Julyanto, menilai produsen dalam negeri sebenarnya memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan kendaraan dalam jumlah besar seperti proyek tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa produksi kendaraan secara lokal membutuhkan kesiapan yang matang. Menurutnya, produksi dengan skema completely knocked down (CKD) memerlukan waktu persiapan, volume produksi yang cukup, serta perhitungan skala ekonomi agar tetap efisien. “Kalau kita bicara CKD atau produksi lokal, itu perlu waktu, volume dan skala ekonomi. Memang 105.000 unit itu angka yang besar, tetapi kita juga harus melihat timing-nya,” ujar Nandi di acara yang sama.
Agrinas sebelumnya menjadi sorotan karena merencanakan pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar untuk mendukung distribusi hasil pertanian nasional. Dalam rencana tersebut, perusahaan BUMN itu akan mengimpor kendaraan dari produsen otomotif India.
Sebagai catatan, Mahindra & Mahindra disebut akan menyuplai 35.000 unit Mahindra Scorpio 4x4 Pikap untuk melengkapi kebutuhan kendaraan operasional program tersebut. Sebanyak 70.000 unit akan dipasok oleh Tata Motors yang terdiri dari 35.000 unit pikap Tata Yodha serta 35.000 unit truk ringan Tata Ultra T.7.